Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Maluku Utara, Abdullah Assegaf membuka dengan resmi rapat kelompok kerja atau Pokja pengait dasar parau dan Pokja pengelolaan perikanan Kakap Kerapu, di Ternate, Kamis (23/11/2023).
Abdullah mengatakan, keberadaan Maluku Utara pada persilangan empat WPP-NKRI mestilah menjadi preferensi memposisikan sektor perikanan digarda paling depan pada panggung kebijakan pembangunan. Apalagi Pemerintah Pusat melalui KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan ke empat WPP-NKRI (714,715,716 dan 717).
Abdullah menyatakan, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan perikanan yang efektif adalah kurangnya informasi dan data tangkapan. Maka dari itu memperkuat praktik pendataan ikan yang merupakan prioritas penting dalam mendukung pengelolaan perikanan.
Disebutkan, terutama dengan melibatkan nelayan dan pelaku perikanan. Data perikanan ini untuk menginformasikan status dan stok perikanan, sehingga pengambilan keputusan manajemen perikanan dapat dilakukan secara akurat.
“Dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu di penghujung 2023 hasil yang diimplementasikan Pergub tentang pengelolaan Kerapu di wilayah Maluku Utara diharapkan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sumber daya ikan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya dalam sambutannya.
Menurutnya, berlimpahnya potensi sumber daya perikanan, terutama ikan ternyata belum tentu memberikan jaminan kalau Maluku Utara bisa memiliki daya saing dengan daerah lain pada sektor ini. Sebab sektor ini sering kali terkendala masalah dalam manajemen sistem logistik ikan, sehingga menyebabkan produk hasil perikanan di Maluku Utara masih jauh dari harapan.
“Sistem logistik yang efisien merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk perikanan menjadi nilai keekonomian. Dalam menghadapi masalah daya saing produk perikanan, DKP harus mengambil pendekatan holistik dan keberlanjutan,” ucap Abdullah.
Lebih lanjut Abdullah, hal ini akan membantu mengoptimalkan rantai pasokan bahan baku produk perikanan, meningkatkan kualitas produk dan memastikan daya saing yang lebih baik di pasar lokal, domestik maupun internasional.
“Saya berharap peraturan Gubernur tentang pengelolaan Kakap Kerapu ini semakin mempererat kolaborasi dan kerja sama dalam pengelolaan Kakap dan Kerapu sebagai bentuk implementasi dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Kakap dan Kerapu di Maluku Utara,” sebutnya orang nomor di DKP itu.
Dikatakan, sehingga dapat terwujud semangat dan kesadaran bersama dalam pelestarian keanekaragaman hayati SDI, khususnya Kakap dan Kerapu demi memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat perikanan.
“Selain itu, dengan dibentuknya Pokja Pengait Dasar Parau yang merupakan Pokja manajemen logistik ikan Maluku Utara diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi untuk peningkatan sistem logistik ikan demi kemajuan industri perikanan Maluku Utara dn kesejahteraan pelaku usaha serta dapat menekan inflasi yang menjadi isu yang marak diperbincangkan belakang ini,” pungkasnya.
Sumber: https://kabarpublik.id/resmi-buka-rapat-pokja-pengiat-dasar-parau-ini-harapan-kepala-dkp-maluku-utara/2023/11/23/
